Rapat Pemantapan Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP)- Jangan Biarkan Penguasa Rakus Merampas Demokrasi!
Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) menegaskan bahwa KPU Kabupaten Pesawaran harus menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara penuh tanpa intervensi politik. Jika tidak, maka rakyat siap turun ke jalan dengan kekuatan besar. Demokrasi di Pesawaran berada dalam ancaman serius akibat ulah segelintir elit yang ingin mempermainkan hasil pemilu demi kepentingan mereka sendiri.
PESAWARAN, MEDIA-SIBER.COM (15/3) – Kabupaten Pesawaran kini berada di titik kritis! Demokrasi yang seharusnya menjadi milik rakyat justru diacak-acak oleh mafia politik yang bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan. Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) menyatakan perlawanan keras terhadap segala bentuk manipulasi dan intervensi yang ingin mencederai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam rapat pemantapan yang digelar pada Sabtu malam, 15 Maret 2025, AMPP menegaskan bahwa aksi damai yang akan berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Pesawaran pada Senin, 17 Maret 2025, bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah perlawanan terhadap sistem yang korup dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
Tuntutan utama yang disuarakan adalah KPU Kabupaten Pesawaran harus menjalankan amar putusan MK dengan tegas dan tanpa manipulasi! Jika ada upaya untuk membelokkan atau mengabaikan keputusan ini, maka itu adalah bukti nyata pengkhianatan terhadap demokrasi!
“Jangan coba-coba bermain dengan demokrasi! Jika KPU Pesawaran tidak bekerja sesuai aturan, maka kami akan pastikan rakyat turun dengan jumlah yang lebih besar!” tegas Feri Darmawan, perwakilan AMPP.
Rakyat Geram: 5.000 Massa Siap Mengepung KPU Pesawaran!
Semula, aksi ini hanya ditargetkan dihadiri oleh 3.000 orang. Namun, melihat meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahayanya mafia politik, kini jumlah massa yang siap turun ke jalan mencapai 5.000 orang!
AMPP menyatakan bahwa gerakan ini murni atas kesadaran rakyat yang ingin menyelamatkan Pesawaran dari cengkeraman elit politik busuk yang selama ini hanya memanfaatkan demokrasi sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri.
“Kami bukan boneka politik! Kami adalah rakyat yang ingin keadilan ditegakkan! Jika KPU Pesawaran tunduk pada tekanan politik, maka mereka harus siap menghadapi kemarahan rakyat!” lanjut Feri Darmawan.
Kepala Desa yang Berpihak pada Penguasa: “Jangan Jadi Budak Politik!”
AMPP juga memberikan peringatan keras kepada para kepala desa yang diduga berpihak kepada kepentingan penguasa dan mencoba menggagalkan aksi rakyat.
“Jangan bermain di dua kaki! Jika kalian berpihak pada penguasa rakus, maka rakyat tidak akan tinggal diam! Jangan khianati rakyat hanya demi jabatan dan kepentingan pribadi!” seru Mualim Taher, salah satu tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran.
Lebih ironis lagi, banyak kepala desa justru sibuk membela kepentingan politik penguasa, padahal gaji aparat desa mereka sendiri masih tertunggak sejak 2021!
“Apakah kepala desa tidak malu? Gaji aparat desa saja tidak dibayar, tapi malah sibuk mendukung penguasa yang hanya mementingkan dirinya sendiri!” tambahnya.
Rakyat Dipaksa Menderita: Kegagalan Pemerintah yang Tidak Bisa Ditutupi!
Aksi ini juga menjadi ajang bagi rakyat untuk mengungkap berbagai bukti kegagalan pemerintah yang terus menyengsarakan masyarakat Pesawaran:
Jalan-jalan yang rusak parah dibiarkan bertahun-tahun tanpa perbaikan yang layak.
BPJS Kesehatan mengalami kendala, membuat rakyat kesulitan mengakses layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Gaji aparat desa belum dibayar sejak 2021!
Di sisi lain, para pejabat tetap hidup nyaman dengan fasilitas mewah, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi penderitaan.
“Sudah cukup! Pesawaran butuh pemimpin yang berpihak pada rakyat, bukan pemimpin yang hanya tahu memperkaya diri dan mengamankan jabatannya!” tegas AMPP.
Mafia Politik di Pesawaran: Bukti Nyata Demokrasi yang Dirusak!
AMPP mengingatkan dua kejadian memalukan yang mencerminkan bobroknya demokrasi di Pesawaran:
1. Camat Negeri Katon tertangkap tangan membawa Alat Peraga Kampanye (APK) di mobil dinasnya! Saking paniknya, dia sampai bersembunyi di bawah meja!
2. PJ Kades Sukaraja menyimpan stiker calon bupati di meja kerjanya saat masa kampanye dan tiba-tiba menghilang setelah aksinya terbongkar!
Dua insiden ini adalah bukti nyata bahwa demokrasi di Pesawaran tidak sehat! Pejabat yang seharusnya netral justru berubah menjadi alat politik yang bekerja untuk kepentingan segelintir elit.
Pesan Terakhir untuk KPU: Jangan Main-Main dengan Hak Rakyat!
AMPP menegaskan bahwa aksi pada 17 Maret 2025 akan berjalan damai dan tertib. Namun, jika ada upaya untuk menggagalkan, menghalangi, atau memanipulasi keputusan MK, maka perlawanan akan semakin besar.
“Kami ingatkan KPU Pesawaran: Jangan pernah berkhianat kepada rakyat! Jika kalian tunduk pada mafia politik, maka kalian harus siap menghadapi konsekuensinya!” ujar AMPP dengan tegas.
Masyarakat Pesawaran yang ingin bergabung dalam aksi ini dapat mendaftarkan diri di Posko AMPP, Ruko Perumahan Karya Dalam, Jl. Raya Kedondong, Dusun Suka Marga, Desa Gedong Tataan.
“Pesawaran harus diselamatkan! Demokrasi harus ditegakkan! Jangan biarkan mafia politik mencabik-cabik hak rakyat!” pungkas Feri Darmawan. (Red/Kie)
